DEDEN SOPIAN : PEMANGKU KEBIJAKAN KURANG PEKA DALAM MELINDUNGI RAKYATNYA
Busernews19.com, Garut, —
Fenomena yang selalu terjadi dari kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut bansos dan barang subsidi yaitu kurang nya pengawasan yang sebenarnya artinya hanya pengawasan yang semu.
Ketua Fraksi Partai Golkar Anggota DPRD Garut Deden Sopian mengatakan, ” Di setiap program sudah bisa di pastikan ada tim pengawas, tim koordinasi tim pendampingan kumplit dengan juklak juknis nya. Tapi karena petugasnya diberikan kepada pemerintah daerah maka yang terjadi kesemuan saja ada tapi tiada, coba saja lihat baik dalam peredaran LPG 3 kg, pupuk, dan BPNT.”ungkapnya. Minggu (11/4/2021).
Sambung Densop, ” Juklak, juknis dan pedum hanya jadi bacaan saja dan lain dalam inplementasinya. TKSK yang di honor besar dalam program BPNT malah ikut memperlancar kesalahan dengan alasan banyak tekanan padahal tugas TKSK untuk mengawal agar program BPNT tepat sesuai PEDUM, jadi bukan PPK dan ULP saja yang banyak tekanan TKSK juga sama”.
” Sebetulnya semua itu tidak akan terjadi bila pengawasan bisa berjalan terutama ada rasa kasihan dan ingin melindungi rakyat yang akan kena dampaknya dan dirugikan.”ujarnya.
Tambah Densop, ” Berapa kerugian rakyat dari kurang nya perlindungan dari pemerintah. Misal di kabupaten Garut dapat alokasi gas hampir 25 jt per tahun.Perbedaan harga sesuai aturan rata rata minimal 5 rb per tabung.Jadi 25.000.000 x 5. 000 = Rp 125 milyar”.
“Pupuk , BPNT berapa…………??
Dari ke tidak sesuaian barang dan harga.Sekali lagi ini semua tergantung kepada hati dan rasa seberapa besar pemda ingin melindungi rakyat nya.
Bukan hal yang sulit, tapi hati yang kurang peka dari pemangku kebijakan.”pungkas densop.
Admin : ******drix
